Asrorun Niam: Jangan melihat fatwa secara hitam putih
Lokadata.id

2 weeks ago

Asrorun Niam: Jangan melihat fatwa secara hitam putih

Itu adalah pagi yang cerah di Sawangan, Depok, dan kami berdiri menunggu seseorang untuk keluar dari rumahnya. Agak mengejutkan, pintu rumah itu langsung dibuka oleh pria yang kami datangi untuk diinterviu, yaitu Asrorun Niam. “Pagi sekali datangnya kalian,” ujar dia.

Dari rumahnya itulah Niam menghabiskan hari-harinya dengan konferensi video dan merekam pesan-pesannya di media sosial. Dan, ada satu pesan yang terus dan konsisten ia sampaikan: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pandemi Covid-19. “Masih ada yang salah paham dengan fatwa itu,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI ini.

Masuk pekan terakhir Ramadan, Fatwa MUI memang jadi perbincangan. Misalnya, pro dan kontra tentang pelaksanaan salat id di masjid atau tanah lapang—yang memunculkan beragam respons. Termasuk perbedaan sikap antara MUI pusat dan daerah.

Ya, sejak pandemi, MUI telah merilis lima fatwa. Yakni fatwa nomor 14 , 17 , 18 , 23 dan 28 . Fatwa itu mengatur pedoman beribadah sampai dengan pengurusan jenazah.

“Semua fatwa itu tidak ada yang melarang ibadah. Jangan salah kaprah,” ujar Niam saat wawancara dengan Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung di taman dekat rumahnya itu, kawasan Depok, Selasa pagi (19/5/2020).

Tema fatwa ini mendorong Niam kembali ke dalam sorotan. Dahulu ia menonjol saat memimpin Komisi Perlindungan Anak (KPAI) periode 2014-2017 dan menangani sejumlah kasus besar. Sebut saja kasus kekerasan seksual di Jakarta International School (JIS).

Syahdan, selama satu jam pria berusia 43 ini bicara seputar fatwa dengan hati-hati, dan diplomatis. Kami duduk berjarak di bawah naungan pohon tanjung di sebuah taman--tepat di samping rumahnya. Berikut tanya jawab kami:

Asrorun Niam saat ditemui di rumahnya, kawasan Depok, Selasa pagi (19/5/2020).
 
  
Wisnu Agung / Lokadata.id
Asrorun Niam saat ditemui di rumahnya, kawasan Depok, Selasa pagi (19/5/2020). Wisnu Agung / Lokadata.id

Ada wacana pelonggaran PSBB, masyarakat makin bingung, mau tetap ibadah di rumah atau masjid…

Kuncinya itu bukan soal ibadah di rumah atau masjid. Tapi melakukan sesuatu untuk mencegah penularan.

Kalau satu daerah punya potensi penularan tinggi, ya anggota masyarakatnya harus isolasi diri dan mengganti salat di masjid menjadi di rumah.

Namun, kalau wabah di satu daerah terkendali, ya silakan ibadah di masjid. Ini yang harus dipahami.

Definisi terkendali menurut MUI ini seperti apa?

Ya kawasan yang tidak diterapkan PSBB atau memang tidak ada kasus positif Covid-19-nya.

Tapi kesannya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 itu melarang masyarakat ibadah di masjid?

Di lapangan, aplikasi fatwa itu memang ada yang enggak pas. Ada yang malah menghalangi orang untuk ibadah.

Sekali lagi, masalahnya itu bukan di rumah atau di masjid, tapi bagaimana berkontribusi optimal agar penularan gak meluas.

Kenapa terjemahan fatwa itu bisa beda ketika di lapangan atau daerah tertentu?

Ini soal literasi masyarakat ya, termasuk juga sebagian aparatur kita. Makanya, di sini lah pentingnya mengedukasi dan itu butuh komitmen seluruh elemen masyarakat.

Fatwa ini kan kontribusi keagamaan yang secara ketat dilakukan. Alhamdulillah kontribusi ini efektif diikuti masyarakat, khususnya muslim.

Tapi, jika di sisi lain longgar, tentu tidak akan ada artinya. Begitu.

Di pasar dan pusat perbelanjaan tetap ramai, tapi masjid malah sepi, MUI disebut-sebut kecewa?

Enggak juga. Yang perlu dipahami itu adalah meski tidak di masjid dan ibadah di rumah, hal itu tidak mengurangi kekhidmatan kita kepada Allah SWT.

Secara agama, harus ada keseimbangan antara menjaga aktivitas keagamaan sesuai tuntunan syariat dengan menjaga keselamatan jiwa.

Bukannya itu mengundang tanda tanya di kalangan umat ya?

Kalau tempat lain diberi kelonggaran, bukan berarti kemudian kita dilonggarkan juga.

Kita tetap dalam koridor dan juga perspektif keagamaan. Yaitu meminimalisir terjadinya kerumunan yang punya potensi penularan.

Meminimalisir potensi penularan ini juga merupakan panggilan keagamaan.

Pada kenyataannya masih ada masjid yang gelar salat tarawih berjemaah, meski dilarang. Misalnya di Bekasi , notabene zona merah. Bagaimana itu?

Sebenarnya enggak ada itu pelarangan tarawih. Ini yang harus dipahami secara proporsional. Enggak ada juga itu pelarangan ibadah.

Ya kalau fatwa itu diterjemahkan sebagai pelarangan ibadah, salah juga yang menerjemahkan.

Maka itu, kan membingungkan masyarakat. Belum lagi soal ukuran zona merah atau zona hijau yang terkait boleh dan tidaknya ibadah di masjid…

Di fatwa itu sih enggak ada pembagian zona. Itu penyebutan orang saja. Adanya itu terkendali dan belum terkendali.

Bukannya di media mainstream dijelaskan oleh MUI tentang zona itu?

Saya rasa tidak. Yang ada itu kawasan terkendali dan belum terkendali.

Penjelasannya begini. Kalau di suatu tempat, katakan saja perumahan, di sana terbentuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta tidak ada penularan, dan ada masjid, silakan saja ibadah di masjid.

Asumsinya adalah soal safety . Jadi jangan melihat fatwa itu hitam putih. Bahwa fatwa ini berlaku secara nasional, ya memang, tapi kita ini kan amat ragam.

Nah, kalau satu daerah sudah terkendali, angka penularan menurun atau bebas Covid-19, lalu dimungkinkan berkerumun, maka Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan, pelaksanaan ibadah salat id boleh dilaksanakan berjemaah di masjid atau tanah lapang.

Dengan catatan, tetap menjaga protokol kesehatan.

“Tidak taat itu bisa karena kesadaran masyarakatnya rendah atau kebijakannya yang enggak sinkron.”

Asrorun Niam

Status terkendali atau belum terkendali ini siapa yang tentukan?

ADVERTISEMENT

Tentunya para ahli yang memiliki kompetensi. Di bidang apa? Kesehatan masyarakat, epidemiologi, atau ahli-ahli yang terkait dengan Covid-19.

Tapi, tidak cukup cuma kompeten. Harus ada kredibilitas dan sahsiah (insan yang terpuji) . Jangan sampai dia kompeten tapi punya hidden agenda .

Entah itu agenda ekonomi, pencitraan atau memiliki kaitan dengan perusahaan vaksin. Itu tidak boleh dipakai sebagai referensi.

Memangnya kebijakan yang ada itu punya indikasi ke arah pencitraan atau agenda ekonomi?

Kita tidak mau menduga dan berpretensi. Intinya pengambilan kebijakan itu harus terukur dan didasari pertimbangan para ahli tadi.

Jangan kebijakan itu menyebabkan kebingungan. Di satu sisi ada masyarakat yang taat, di sisi lain tidak taat.

Tidak taat itu bisa karena kesadaran masyarakatnya rendah atau kebijakannya yang enggak sinkron.

Oke. Intinya beberapa ibadah yang wajib sekalipun, misalnya Jumatan, itu bisa tergantikan pada masa pandemi?

Jika itu punya potensi penularan, ya bisa diganti, bisa disubstitusi.

Yang asalnya azimah , bisa mendatangkan hukum baru yang disebut sebagai rukhsah . Itu sudah jelas.

Sekalipun awalnya masyarakat kaget karena gak terbiasa, tapi kemudian akan ada internalisasi pemahaman keagamaan.

Alhamdulillah kita bisa lihat kontribusi dari Fatwa MUI ini yang kemudian dipedomani jutaan orang.

Asrorun Niam saat ditemui di rumahnya, kawasan Depok, Selasa pagi (19/5/2020).
 
  
Wisnu Agung / Lokadata.id
Asrorun Niam saat ditemui di rumahnya, kawasan Depok, Selasa pagi (19/5/2020). Wisnu Agung / Lokadata.id

Bagaimana dengan tudingan kalau MUI itu melakukan konspirasi mengosongkan masjid dengan fatwanya?

Hal ini ada juga yang mengadukan kepada kami. Ada yang melihat bahwa ini sebagai konspirasi. Ini ya dinamika masyarakat, kan beragam.

Tapi dengan pendekatan MUI yang edukatif dan disampaikan secara utuh, maka hal itu bisa menjawab pertanyaan masyarakat.

Sebenarnya seperti apa rujukan Islam tentang pandemi ini?

Kita bisa lihat pada zaman Umar bin Khatab yang pernah juga terjadi wabah. Dari sana muncul resep tata cara penanganan wabah—lewat hadis-hadis yang kemudian jadi rujukan.

Jadi, pada satu waktu, Umar itu mau datang ke Negeri Syam . Di tengah jalan, beliau diberitahu sahabat untuk jangan ke sana—karena sedang ada thaun (penyakit menular).

Muncul lah diskusi antar sahabat. Di situ ada perdebatan dan tidak langsung satu pemikiran.

Ada satu sahabat yang bilang Umar tidak usah kembali, karena mati adalah takdir, soal ketetapan Allah, jadi harus percaya diri.

Sampai kemudian ada salah satu sahabat yang menyampaikan soal arahan dari Baginda Rasul: Idza sami’tum bitthaun bi ardhin, qola tat khulu ha.

Artinya, apabila kamu dengar ada satu wabah di daerah tertentu maka jangan masuk ke situ.

Nah sebaliknya. Wa idza waqa ah fihim, wa anta fi ha, yang maknanya jika sedang terjadi thaun dan kamu berada di dalam daerah terwabah itu, maka jangan keluar.

Ya, ini kan esensi dari apa yang kita lakukan. Yaitu PSBB atau lockdown— yang awal-awal ramai dibicarakan.

Apa yang terjadi dengan umat Islam ketika itu?

Pada saat terjadi wabah, ya umat berkampanye tentang ucapan Rasul itu. Bagaimana hadis ini dijadikan sebagai spirit dan referensi guna memutus mata rantai penularan.

Sisi lain, umat Islam jadi produktif saat lockdwon zaman itu. Mereka menulis banyak kitab, yang terkait dengan fikih pandemi atau fikih kesehatan.

Artinya, kalau pandemi disebut menjauhkan kita dari aktivitas keagamaan, tentu tidak. Karena fakta sejarahnya, justru mendekatkan kita kepada Allah.

Soal masjid tadi terjawab, bagaimana dengan dugaan Covid-19 ini sebagai konspirasi?

Kalau ini konspirasi, siapa yang berkonspirasi. Begitu kan.

Faktanya wabah ini dialami umat Islam dan non Islam. Dialami juga negara kaya dan miskin. Bicara Amerika misalnya, malah korban dari negara itu karena Covid-19 itu terbesar.

Siapa jadinya? Lebih baik kita bicara fakta saja.

Bagaimana dengan penerimaan Fatwa MUI soal pandemi ini di masyarakat?

Survei menunjukkan bahwa penerimaan fatwa ini amat baik. Ketaatan untuk memakai fatwa ini sebagai pedoman juga luar biasa. Masyarakat begitu taat.

Tapi, pada saat masyarakat diberikan pemahaman untuk melaksanakan fatwa dan protokol secara ketat, justru pada sisi lain malah ada konser.

Ini kan soal sensitivitas saja sebenarnya.

Apakah umat siap menghadapi kenormalan baru, termasuk tanpa salaman atau sungkeman ketika Lebaran nanti…

Itu budaya ya. Budaya yang diinspirasi pemahaman keagamaan, sebagaimana halal bihalal—yang memiliki dimensi keagamaan kuat.

Ya dalam kondisi wabah ini, demi kepentingan memutus mata rantai penularan, ya harus dihindari dulu. Nanti kalau sudah aman, ya salaman. Begitu saja.

Anda merasa bisa beradaptasi?

Justru new normal ini momentum bagi saya untuk produktif. Saya rasa tata cara baru ini menarik ya bagi umat.

Misalnya, zakat tidak perlu memakai uang tunai, lalu ada akselerasi penataan kelembagaan, yang semuanya berbasis digital. Serba efisien. Bagus malah.