144 Proyek Nasional Ditargetkan Rampung Akhir 2020
Medcom.id

6 weeks ago

144 Proyek Nasional Ditargetkan Rampung Akhir 2020

Jakarta: Pemerintah menargetkan 144 proyek strategis nasional (PSN) rampung pada kuartal IV 2020. Saat ini, dari 223 PSN, baru 88 PSN yang rampung dengan nilai investasi Rp421,1 triliun.

"Dalam pencapaian di kuartal IV 2020 diperkirakan akan selesai 144 proyek dan nilainya Rp815,2 triliun. Kemudian ada proyek tahap konstruksi 30 proyek dengan 3 program dan tahapan konstruksi 59, dan tahap transaksi 6 proyek dan penyiapan 14 proyek," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Airlangga menjelaskan, saat ini terdapat 223 PSN dan 3 program dengan nilai investasi mencapai Rp4.183 triliun. Adapun, dari 88 PSN yang rampung, rinciannya, 26 proyek rampung pada Januari-Desember 2019, 20 proyek rampung pada tahun 2016, 10 proyek rampung pada tahun 2017, dan ada 32 proyek rampung pada tahun 2016.

Untuk proyek yang rampung pada Januari-Desember 2019, jumlah proyek yang rampung di antaranya; 3 proyek bandara, 8 proyek jalan, 6 kawasan ekonomi khusus, 2 smelter, dan 2 lainnya terkait bidang teknologi.

"26 proyek yang selesai Januari-Desember 2019 antara lain Tol Bakauheni-Terbangi, Palapa Ring, broadband di 457 kabupaten kota, KEK Bitung Morotai, KEK Sorong, pembangunan Smelter Kuala Tanjung, Pelabuhan Palung, dan Tol Kunciran Serpong," papar dia.

Terkait proyek ketenagalistrikan, ia menyatakan, saat ini sudah ada 3.860 MW kelistrikan yang beroperasi dengan nilai investasi mencapai rp104,2 T. Sedangkan, proyek yang masih dalam konstruksi mencapai 23.164 MW, dan proyek yang sudah selesai PPA 6.922 MW, serta dalam tahap pengadaan 829 MW.

Di samping itu, menurut dia, masih ada usulan-usulan PSN dari daerah dan kementerian. Sejak Juni hingga Desember 2019, pemerintah pusat menerima 71 usulan PSN baru.

"Kami terima 71 usulan PSN baru, di mana di sini Bapak Presiden (Joko Widodo) mengatakan akan dilanjutkan, usulan baik dari berbagai pihak," tuturnya.

Jokowi sebelumnya mengatakan, pembangunan infrastruktur harus difokuskan untuk memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok yang menghubungkan pasar, dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, industri termasuk di dalamnya UMKM. Sehingga, infrastruktur yang dibangun betul-betul memiliki dampak pada indeks logistic peform serta memiliki dampak pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor barang.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta dilakukan pembenahan pada manajemen rantai pasok konstruksi, mulai dari penyiapan SDM, peralatan, material, inovasi teknologi dan juga pendanaan. Ia mengatakan, saat ini, dalam penyiapan material konstruksi masih terjadi gap antara suplai dan permintaan.

"Misalnya kebutuhan aspal sebesar 150.000 ton baru terpenuhi 70 persen, kemudian kebutuhan baja 9 juta ton baru terpenuhi 60 persen. Ini artinya kita perlu memperkuat industri pendukung infrastruktur," kata Jokowi saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Sementara itu, terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur, menurut mantan Wali Kota Solo itu tidak mungkin semua dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, pemerintah perlu menawarkan model pembiayaan kreatif.

"Seperti KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Lalu juga pembiayaan investasi non Anggaran pemerintah, PINA," ujar Jokowi.

Terakhir, Jokowi mengingatkan agar proyek-proyek infrastruktur tidak semuanya diambil oleh BUMN. Ia ingin ada ruang lebih luas kepada swasta, pengusaha lokal, kepada pengusaha kecil dan menengah agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"Saya yakin semangat kolaboratif kita akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur kita," pungkasnya.