Kasus Desa Bermasalah di Konawe Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun
Medcom.id

2 weeks ago

Kasus Desa Bermasalah di Konawe Ditargetkan Tuntas Akhir Tahun

Jakarta : Pemerintah menargetkan kasus 34 desa bermasalah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tuntas pada akhir 2019. Desa-desa tersebut dianggap tidak tertib administrasi lantaran kehilangan perangkat desa.

"Sampai akhir tahun kita tuntaskan untuk kasus yang kemarin di Sultra. Kasus ini lebih karena ketidakberadaan perangkat desa disitu," kata Direktur Fasilitas Kuangan dan Aset Pemerintah Kemendagri Benny Irwan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Menurut Benny, puluhan desa di Konawe tidak memiliki perangkat dan kantor desa lantaran tidak memperoleh kewajiban tunjangan dari pemerintah daerah. Tunjangan itu padahal untuk penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan pendamping, penguatan monitoring dan evaluasi, serta pemberian insentif kepada desa.

"Kalau saya kepala desa tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana saya akan bekerja. Pembinaan yang harusnya saya terima dari Pemda maka saya berpikir untuk tidak melanjutkan dan berhenti sebagai perangkat desa," jelas dia.

Di sisi lain, banyak masyarakat tidak lagi menempati wilayah itu atau jumlah penduduknya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Misalnya satu desa di Sulawesi Tenggara harus memiliki penduduk sebanyak 2.000 jiwa atau empat ratus kepala keluarga.

"Ada lagi masyarakat yang tidak menempati wilayah itu sehingga administrasi desa ini terganggu padahal dulunya di situ, misal Lapindo kan masyarakatnya pindah dan kita tidak berikan insentif," ungkapnya.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menata kembali jumlah wilayah dan desa masing-masing agar terhindar dari cacat administrasi.

"Kita minta Pemda melakukan penataan ulang dan kita ingin tingkatkan kapasitas SDM desa," pungkas Benny.

Adapun dalam pengusutan KPK, terdapat 34 desa bermasalah di Kabupaten Konawe yang ditemukan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Empat di antaranya fiktif, sisanya memang benar-benar ada tetapi tanggal surat keputusan (SK) pembentukan dimanipulasi.