MUI Wajibkan Dai di Instansi Pemerintah Bersertifikat
Medcom.id

3 weeks ago

MUI Wajibkan Dai di Instansi Pemerintah Bersertifikat

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar sertifikasi dai (pendakwah) diwajibkan di instansi pemerintahan. Sertifikasi diyakini dapat menangkal penyebaran paham radikal.

"MUI akan bekerja sama dengan pemerintah merekomendasikan mesjid-mesjid di seluruh kementerian untuk diwajibkan menggunakan dai-dai bersertifikat," ucap Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi di acara Prime Talk Metro TV, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Masduki menjelaskan sertifikat dai diberikan bagi mereka yang memiliki kompetensi dan kedalaman pengetahuan agama. Mereka juga harus berideologi pancasila dan cinta NKRI.

"Apakah dai itu friendly dengan ideologi negara, NKRI dan kebhinekaan. Apakah memiliki kedalaman soal agama atau dia bisa mengontekskan paham agama dengan konteks kenegaraan. Ada standar tesnya lewat berbagai metode yang disiapkan panitia," ujar Masduki.

Lanjutnya, dai yang tak lolos sertifikasi tidak diperbolehkan menyebarkan pemahaman agamanya di instansi pemerintah. Hal ini untuk menangkal pertumbuhan radikalisme khususnya di kementerian dan lembaga pemerintah.

"Kalau tidak lolos berarti dia tidak disarankan untuk melakukan ceramah di intansi pemerintahan. Saya kira sangat penting untuk kita jaga (instansi pemerintah) karena surveinya relatif cukup mengkhawatirkan," ucap Masduki.

Masduki berharap organisasi masyarakat (ormas) seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mulai menerapkan sertifikasi dai. MUI tak bisa memerangi radikalisme sendirian.

"Nanti standarisasinya masing-masing dari NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya untuk melakukan (sertifikasi dai). Sehingga apa yang dikhawatirkan paham radikalisme ini tidak menyebar," pungkasnya.