Gerindra Ajukan 4 Nama Cawagub DKI karena PKS Tak Bisa Manfaatkan Kesempatan
Kompas.com

1 week ago

Gerindra Ajukan 4 Nama Cawagub DKI karena PKS Tak Bisa Manfaatkan Kesempatan

|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengungkapkan, partainya kini mengajukan empat nama calon wakil gubernur DKI Jakarta karena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan mereka untuk mengajukan calon.

"Kan kami dulu sudah tanda tangan kesepakatan. Kami sudah calonin (dua kader PKS) . Dalam setahun kan enggak jalan karena enggak jelas. Ya, dievaluasi dong. Orangnya atau komunikasinya kan di DPRD bukan cuma Gerindra sama PKS tapi juga fraksi lain harus dikomunikasikan," kata Taufik saat dihubungi, Jumat (8/11/2019) malam.

Ia menyebutkan, PKS sudah memiliki waktu satu tahun untuk mendapatkan posisi wakil gubernur. Namun hingga kini tak memiliki kemajuan.

"Barang sudah setahun enggak jalan. Setahun macet evaluasi kenapa didiemin sementara tuntutan publiknya kuat kan," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra itu membantah bahwa Gerindra telah ingkar janji dengan tiba-tiba mengajukan empat nama baru sebagai calon.

"Enggak ada ingkar janji, apa ingkar janji ? Enggak ada yang ingkar janji. Kami nih sudah tanda tangan itu pengajuan yang pertama, ini kenapa gini," ujar Taufik.

Partai Gerindra sebelumnya mengatakan akan mengajukan empat nama sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Keempat nama tersebut adalah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Posisi wagub DKI telah kosong sejak 10 Agustus 2018, setelah ditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Namun proses pemilihan cawagub pengganti Sandiaga di DPRD DKI berjalan alot. Panitia khusus (pansus) untuk pemilihan cawagub menyebutkan, draf tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas.

Namun hingga kini rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk pembahasan draf tatib belum terlaksana.