Ini Cara Mengetahui Buzzer Sedang Ngeles Kalau Dia Bukan Buzzer Politik
VICE Indonesia

3 days ago

Ini Cara Mengetahui Buzzer Sedang Ngeles Kalau Dia Bukan Buzzer Politik

Sehari setelah demo mahasiswa terbesar sejak 1998 berakhir ricuh, jagat Twitter mendadak ramai. Tak cuma membahas soal hiruk pikuk demo menolak RUU bermasalah, Rabu pagi itu pengguna Twitter disuguhi kabar adanya ambulans milik Pemprov DKI yang menyuplai batu dan bensin buat para demonstran. Tak tanggung-tanggung, akun resmi Polda Metro @TMCPoldaMetro turut mencuit soal berita itu.

"02:15 Polri amankan 5 kendaraan ambulans milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk mengangkut batu dan bensin yang diduga untuk molotov di dekat Gardu Tol Pejompongan Jl. Gatot Subroto," cuit @TMCPoldaMetro.

Tapi akun kepolisian itu ternyata bukan yang pertama mencuit. Hampir satu jam sebelum akun resmi Polda Metro mencuit, sudah ada akun @DennySiregar7 yang berkicau hal persis sama. Dengan jumlah 620 ribu pengikut, Denny Siregar sudah layak dijuluki selebtwit, influencer, atau buzzer.

Cuitan itu ramai dibahas, sampai-sampai Pemprov DKI angkat bicara dan membantah ‘temuan’ itu. Akun Polda Metro Jaya lantas menghapus twit itu dan membenarkan bahwa tak ada batu ataupun bensin di dalam ambulans itu. Tapi Denny tak memberikan klarifikasi, malah bersikeras itu adalah hasil temuan di lapangan.

"Sama dengan yang di-upload TMC Polda. Cuma sebagai akun resmi kan TMC harus melalui proses sebelum upload, beda dengan saya yang bisa upload ketika sudah dapat konfirmasi validitas berita. Ini hanya masalah prosedur saja kok, beda prosedur akun independen dan akun resmi," kata Denny dalam wawancara khusus bersama Kompas.com .

Denny jelas menyebarkan berita bohong. Tapi polisi justru mengatakan cuitan Denny adalah fakta , kendati terbukti sebaliknya. Tak ayal publik semakin percaya bahwa Istana Negara sebagai ‘Kakak Pembina’ memelihara buzzer untuk melancarkan propaganda dan menyerang oposisi.

Sepak terjang Denny tidak muncul kemarin. Sejak 2012 dia sudah menulis blog dan menjadi pendukung salah satu paslon Pilkada. Dia menjadi pendukung Joko Widodo pada pilpres 2014 hingga sekarang. Jika dipantau dari linimasa akun Twitter-nya, cuitan Denny memang pro ke pemerintah.

Misalnya ketika dua aktivis Veronica Koman dan Dandhy Dwi Laksono terus mencuit soal kondisi kerusuhan Papua, Denny lebih memilih diam.

"Ingin rasanya menulis pandangan pribadi tentang situasi di Wamena," cuit Denny. “Tapi saya tahan, karena keamanan disana sangat rentan dan korban sudah banyak berjatuhan. Diam lebih baik dan percayakan pada keamanan. Doakan saja yang terbaik supaya semua cepat pulih seperti sediakala."

Dia juga diketahui anti terhadap gerakan mahasiswa saat memprotes revisi UU KPK dan pembahasan RUU kontroversial. Denny diketahui juga mengkritik habis-habisan aksi pelajar STM yang turun ke jalan . Sampai-sampai tagar #DennySiregarDicariAnakSTM sempat trending beberapa waktu lalu.

Denny mengaku sebagai penulis, dan lebih suka disebut influencer dibandingkan buzzer. Tapi apapun istilah yang ingin dia pakai, aktivitasnya di sosial media tak lebih dari sekedar pembentukan opini yang menumpulkan kritik terhadap pemerintah.

Soal kasak-kusuk ada ‘Taliban’ di tubuh KPK misalnya, semakin diamplifikasi oleh Denny dalam tulisannya . Denny bukan orang KPK, tidak juga melakukan investigasi internal. Tulisan itu tak meredakan suasana tapi justru menggiring opini dengan nada teori konspirasi yang disukai publik. Sampai-sampai mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas pun gerah dengan bola liar isu Taliban. Isu tersebut diduga sengaja digelindingkan menyusul rencana pengesahan RUU KPK kala itu.

"Ini dipolitisir, dan dipolitisasi itu ada indikasi dari Istana, orang Istana," kata Busyro .

Tapi dia selalu berkukuh bahwa tak ada yang membayarnya untuk semua cuitan itu. "Ketika saya menulis di media, iya dibayar. Tapi untuk di Twitter, tidak. Tidak ada titipan," kata Denny.

Tuduhan bahwa Denny adalah buzzer pro-pemerintah sebenarnya tak terlalu berlebihan. Di platform citizen media Seword.com yang condong ke kubu Jokowi, pernah beredar foto sejumlah pegiat media sosial sedang berkumpul. Denny turut hadir dalam pertemuan itu.

"Lima kali debat capres cawapres, lima kali pula kami berkumpul untuk nonton bersama. Membuat konten secara spontan, merespon setiap pernyataan. "Semua datang dari berbagai daerah, memenuhi panggilan Kakak Pembina," demikian caption dalam postingan Seword.com.

Kantor Staf Presiden pun mencium gelagat tidak beres dan buru-buru memberikan klarifikasi. Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko membantah jika pemerintah memelihara buzzer. Mantan panglima TNI tersebut malah mengimbau untuk "meninggalkan buzzer-buzzer itu."

Apapun bantahan pemerintah, jaringan buzzer tak bisa lagi dianggap remeh. Dalam laporan majalah Tempo berjudul Ghost Protocol edisi Oktober 2018, dua kubu paslon pilpres 2019 diketahui membentuk tim siber yang tugasnya membuat konten untuk membangun citra maupun menyerang lawan.

Tim tersebut dikomandoi oleh masing-masing tim kampanye, namun tak sedikit pula jejaring buzzer yang dibayar oleh pihak tertentu dan bergerak sebagai relawan. VICE Indonesia pernah mewawancarai koordinator buzzer yang dibayar oleh tim kampanye salah satu paslon. Dia membawahi 20-an buzzer, di mana setiap buzzer mengoperasikan puluhan akun palsu untuk menggiring opini publik.

Dugaan bahwa pemerintah memiliki jejaring buzzer memang sulit dibantah. Beberapa waktu lalu muncul kampanye Sawit Baik yang dimotori Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terang-terangan menggandeng influencer untuk mencuit soal industri sawit dari sisi positifnya saja.

September lalu muncul dugaan adanya jejaring akun palsu pro-pemerintah yang menyebarkan disinformasi soal Papua. Tak jelas siapa yang mengorganisir. Akun palsu di belakang laman Facebook West Papua Indonesia dan Papua West - yang berisi propaganda pemerintah - belakangan dihapus oleh pihak Facebook. Dari investigasi Facebook, sebuah firma digital marketing asal Jakarta Selatan InsightID menghabiskan US$300.000 buat iklan di Facebook untuk kampanye Papua pro-NKRI. Belum jelas pula dari mana duit mereka berasal.

Buzzer, akun palsu, bot, sepertinya berjalin kelindan dalam simpul disinformasi di negara manapun. Buzzer mulai lahir bersamaan dengan kelahiran Twitter pada 2009 yang digunakan untuk strategi pemasaran untuk promosi produk. Diversifikasi fungsi buzzer ke ranah politik pertama kali terjadi pada 2012 saat Jokowi-Ahok menggunakan pasukan media sosial untuk mendorong isu-isu yang mereka bawa pada kontestasi Pilkada Jakarta.

Merujuk penelitian akademisi Universitas Oxford berjudul The Global Disinformation Order 2019: Global Inventory of Organised Social Media Manipulation , Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard menyelidiki bagaimana manipulasi informasi diorganisir pemerintah dan partai politik di 70 negara untuk membentuk opini publik dalam rentang 2017-2018, termasuk Indonesia.

Di setiap negara, setidaknya ada satu institusi, kebanyakan partai politik atau agen pemerintah, yang menggunakan media sosial untuk memanipulasi informasi. Untuk kasus Indonesia, Bradshaw dan Howard menemukan data bila pemerintah, partai politik, hingga perusahaan swasta semua beramai-ramai menyewa buzzer. Kontrak yang diberikan rata-rata tidak permanen, dengan nilai Rp1 juta hingga Rp50 juta untuk tiap proyek atau isu tertentu. Angka itu sesuai dengan temuan yang didapat VICE saat mewawancarai buzzer politik tahun lalu.

Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter jadi platform yang paling sering digunakan Indonesia sebagai “medan perang” jika ada isu besar. Hanya saja, medan perang baru terbuka kalau memang ada kejadian tertentu saja yang sedang diperbincangkan.

Maraknya praktik ini membuat Indonesia termasuk dalam low cyber troop capacity, kategori negara yang dicirikan oleh eksistensi tim-tim kecil yang hanya aktif saat pemilu atau kegiatan sejenis. Tim propaganda ini kemudian akan berhenti beraktivitas sampai pemilu/peristiwa besar selanjutnya.

Sepanjang 2018, polisi sudah menangkap 18 orang terkait penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, namun sulit menertibkan buzzer yang bikin keruh. Sampai-sampai ada pemeo "buzzer Istana" tak tersentuh hukum.

Pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio pernah bilang cuma nurani dan etika yang bisa ‘menertibkan’ buzzer. Sebab belum ada regulasi yang bisa mengatur kegiatan buzzer selain UU ITE dan pasal karetnya.

Cuitan Denny di linimasa akunnya lebih gampang mengaduk emosi dibandingkan mencerahkan, jika tak mau disebut manipulatif. Bertentangan dengan niatannya buat memancing pertarungan ide dan narasi di hadapa khalayak.

Intinya, akal sehat kita sulit menerima fakta jika Denny mengaku hanya penulis yang ingin membagikan sudut pandangnya. Terutama, ini yang bisa kalian jadikan pegangan untuk memindai apakah seseorang buzzer atau bukan: ketika gagasannya soal politik secara konsisten tidak universal, berat sebelah, dan menguntungkan kubu politik tertentu.

Jadi daripada sibuk membangun citra sebagai penulis dan membantah sana-sini jika dia seorang buzzer, mending ngaku sekalian aja deh. Mungkin publik malah bisa lebih respect .