Revisi RUU Pemasyarakatan bolehkan napi dapat cuti jalan-jalan
Beritagar.id

4 weeks ago

Revisi RUU Pemasyarakatan bolehkan napi dapat cuti jalan-jalan

Jika nanti Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jadi disahkan, menyaksikan seorang narapidana tengah cuci mata atau bersantap di mal bakal jadi pemandangan biasa.

Dalam revisi tersebut, Komisi III DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat mengatur ulang syarat-syarat pemberian hak-hak kepada narapidana, seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Pengaturan ulang itu dianggap berpotensi memberikan kelonggaran hukuman bagi narapidana--terutama para koruptor--yang dulunya diperketat.

Rencananya, DPR dan pemerintah akan mensahkan revisi RUU tersebut pekan depan. Namun sejumlah pasal dalam revisi beleid tersebut masih kontroversial. Revisi UU Pemasyarakatan ini akan meniadakan PP No. 99 tahun 2012 dan mengembalikan penerapan PP No. 32 tahun 1999.

Dengan demikian, para napi korupsi menjadi tidak wajib mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Revisi RUU disebut juga memberikan hak-hak narapidana (napi), dari remisi hingga cuti bersyarat. Pasal yang dimaksud mengatur hak napi untuk mendapatkan kegiatan rekreasional yang diatur dalam pasal 9 huruf c dan cuti bersyarat yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf d.

Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, tanpa terkecuali, juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RUU Pemasyarakatan, Muslim Ayub, mengatakan hak cuti bersyarat bisa digunakan oleh narapidana untuk keluar lapas dan pulang ke rumah bahkan jalan-jalan ke mal. Itu bisa dilakukan sepanjang didampingi oleh petugas.

"Terserah kalau dia mau cuti di situ, mau dalam arti dia ke mal juga bisa. Iya kan? Kan cuti, bisa ngambil cuti, dan didampingi oleh petugas lapas. Apa pun yang dia lakukan itu didampingi oleh petugas lapas," kata Muslim kepada wartawan dikutip dari detikcom , Minggu (22/9/2019).

RUU tersebut juga menghilangkan ketentuan bagi aparat penegak hukum, yakni KPK, memberikan rekomendasi bagi napi koruptor yang mengajukan hak remisi hingga pembebasan bersyarat. Dalam Pasal 12 Ayat (2) UU Pemasyarakatan sebelum revisi, ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP).

Muslim mengatakan bahwa RUU Pemasyarakatan memang tidak menjelaskan secara rinci terkait kategori narapidana yang berhak mendapatkan kegiatan rekreasional, juga soal lama waktu cuti dan masa rekreasi. Di bagian penjelasan RUU tersebut pun tidak dimuat.

Meski begitu, politisi PAN tersebut mengatakan bahwa nanti akan ada PP yang mengatur lebih rinci. PP yang dimaksud merupakan turunan dari RUU Pemasyarakatan usai disahkan dan berlaku sebagai UU.

Lemahkan pemberantasan korupsi

Revisi RUU Pemasyarakatan dianggap seperti memberikan angin segar untuk para narapidana kasus korupsi. Sebab, revisi tersebut menghilangkan ketentuan bagi aparat penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam memberikan rekomendasi bagi napi koruptor yang mengajukan hak remisi hingga pembebasan bersyarat.

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW), Kurnia Ramadhana, menilai revisi RUU Pemasyarakatan semakin melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Kurnia menilai agenda pemberantasan korupsi sudah diperlemah dengan terpilihnya pimpinan baru KPK. Itu diperparah dengan revisi UU KPK yang disahkan DPR.

"Jadi lengkap sudah tahun 2019 ini, lima pimpinan KPK ada figur yang bermasalah, KPK juga diperlemah dengan regulasi UU KPK dan ketika pelaku korupsi dipenjara dia dapat kemudahan pengurangan hukuman melalui RUU Pemasyarakatan," kata Kurnia .

Menurut Kurnia, dengan adanya revisi UU Pemasyarakatan itu kewenangan pembebasan bersyarat hanya berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saja.

"Yang mana kalau kita nilai, yang harusnya mengajukan rekomendasi juga penegak hukum, karena dia yang tahu peran yang bersangkutan dalam konstruksi kasus. Kombinasi antara pemasyarakatan dan penegak hukum jadi sesuatu yang penting untuk menilai apakah orang ini layak atau tidak layak diberikan pembebasan bersyarat," kata Kurnia.

]]>