Krisis Rohingya: Perkampungan warga dihancurkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan Myanmar
BBC Indonesia

1 week ago

Krisis Rohingya: Perkampungan warga dihancurkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan Myanmar

Hak atas foto YE AUNG THU/AFP/Getty Images

Seluruh perkampungan warga Muslim Rohingya di Myanmar telah dihancurkan dan digantikan dengan barak-barak polisi, bangunan pemerintahan, serta kamp relokasi pengungsi, dari hasil temuan BBC.

Dalam tur bersama pemerintah Myanmar, BBC mengunjungi empat lokasi di mana sejumlah fasilitas dibangun di atas lahan yang berdasarkan gambar satelit sebelumnya merupakan kawasan permukiman warga Rohingya.

Pejabat setempat membantah pembangunan di atas kampung-kampung Rohingya di negara bagian Rakhine.

Pada 2017, lebih dari 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar saat berlangsung operasi militer.

PBB menggambarkan peristiwa itu sebagai "pembersihan etnis". Myanmar (yang juga disebut Burma) telah membantah aksi pembantaian besar-besaran oleh pasukannya.

Myanmar, negara mayoritas pemeluk agama Buddha, terus menyangkal pasukannya melakukan pembersihan etnis dan genosida. Sekarang negara itu mengatakan mereka siap menerima kembali beberapa pengungsi.

Akan tetapi, pada bulan lalu, upaya untuk mulai merepatriasi pengungsi Rohingya kembali gagal, setelah tak satu pun dari 3.450 orang yang disetujui Myanmar menaiki kendaraan yang telah disiapkan untuk mereka.

Mereka berdalih kurangnya pertanggungjawaban pemerintah atas aksi kejam yang terjadi pada 2017, dan ketidakpastian tentang apakah mereka akan mendapatkan kebebasan bergerak atau status kewarganegaraan.

Myanmar menyalahkan Bangladesh. Myanmar juga mengatakan bahwa mereka telah mempersiapkan diri untuk menerima kembali banyak pengungsi.

Untuk menunjukkannya, pemerintah Myanmar mengundang wartawan, termasuk BBC, untuk melihat fasilitas mereka.

Akses menuju Rakhine biasanya sangat terbatas. Kami pergi ke sana bersama konvoi pemerintah, dan tidak diperkenankan untuk merekam video maupun mewawancarai orang di sana tanpa pengawasan polisi.

Namun kami dapat melihat dengan jelas bukti penghapusan komunitas Rohingya yang dilakukan dengan rapi.

Institut Kebijakan Strategis Australia, yang menganalisa foto satelit, memperkirakan setidaknya 40% perkampungan warga Rohingya yang rusak oleh aksi kekerasan pada tahun 2017 telah dihancurkan sepenuhnya.

Apa temuan BBC di Myanmar?

Pihak pemerintah membawa kami ke kamp transit Hla Poe Kaung, yang dikatakan mampu menampung 25.000 pengungsi yang kembali. Menurut rencana, mereka akan tinggal selama dua bulan di sana sebelum pindah ke permukiman permanen.

Kondisi kamp yang selesai dibangun tahun lalu itu pun buruk, toilet umumnya rusak. Bangunan itu didirikan di atas lahan yang sebelumnya merupakan dua kampung Rohingya, yaitu Haw Ri Tu Lar dan Thar Zay Kone, yang dihancurkan setelah aksi kekerasan tahun 2017.

Ketika saya menanyakan kepada pengelola kamp Soe Shwe Aung tentang alasan mereka menghancurkan perkampungan Rohingya, ia membantah bahwa telah dilakukan penghancuran.

Namun saat saya menunjukkan foto satelit yang menunjukkan hal sebaliknya, ia lantas mengatakan bahwa ia belum lama menerima pekerjaan itu dan tidak bisa menjawab.

Kami lalu dibawa ke Kyein Chaung, kamp relokasi, tempat rumah-rumah telah dibangun dengan dana dari pemerintah Jepang dan India sebagai tempat tinggal jangka panjang bagi para pengungsi yang kembali.

Akan tetapi, kampung Rohingya bernama Myar Zin diratakan dengan tanah untuk membangun kamp ini, yang lokasinya dekat dengan barak-barak baru Polisi Penjaga Perbatasan - sebuah unit pasukan keamanan yang dituduh warga Rohingya berada di balik aksi penyiksaan kejam tahun 2017.

Berbicara tanpa disorot kamera, pejabat di sana mengonfirmasi penghancuran Kampung Myar Zin.

23 December 2018

Tepat di luar kota utama, Maungdaw, yaitu wilayah Myo Thu Gyi, yang dulunya berpenduduk lebih dari 8.000 warga Rohingya.

Pada September 2017, saya mendokumentasikan Myo Thu Gyi saat berkendara melewatinya dalam sebuah konvoi pemerintahan juga.

Banyak rumah yang sudah terbakar, namun bangunan-bangunan lebih besar masih utuh, dan pepohonan yang biasanya mengelilingi perkampungan Rakhine juga masih ada di sana kala itu.

Namun kini, saat melintasi daerah Myo Thu Gyi yang sama, yang ada adalah kompleks pemerintahan dan kepolisian yang luas. Pepohonannya sudah tak ada.

Kami juga diajak ke Inn Din, desa yang terkenal akibat pembunuhan terhadap 10 pria muslim yang ditangkap pada September 2017, satu dari sedikit aksi kekejaman yang diakui oleh militer Myanmar.

19 April 2019

Sekitar tiga perempat populasi Inn Din adalah Muslim, sementara sisanya adalah pemeluk Buddha. Kini, tidak ada jejak warga muslim yang tersisa. Wilayah Rakhine itu tenang dan damai.

Namun ketika Anda tiba di lokasi di mana sebelumnya berdiri rumah-rumah warga Rohingya, pepohonannya telah hilang, digantikan dengan pagar kawat yang mengelilingi barak-barak baru Polisi Penjaga Perbatasan yang luas.

Warga Budha Rakhine mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak akan pernah lagi menerima warga muslim tinggal berdampingan dengan mereka.

Apa artinya bagi para pengungsi?

Penghancuran komunitas Rohingya yang dilakukan secara meluas dan berkelanjutan jauh setelah kampanye kekerasan militer tahun 2017 telah berakhir berarti hanya sedikit pengungsi yang dapat kembali ke kehidupan lama dan komunitas mereka.

Satu-satunya persiapan yang terlihat untuk menerima kembali para pengungsi dalam jumlah besar adalah bangunan-bangunan kamp transit yang bobrok seperti Hla Poe Kaung, dan kamp relokasi seperti Kyein Chaung.

Hanya sedikit pengungsi yang mungkin bisa mengatasi trauma yang mereka rasakan dua tahun lalu untuk masa depan yang seperti itu.

Hal ini memunculkan pertanyaan terkait ketulusan komitmen masyarakat Myanmar untuk menerima mereka kembali.

Saya bertemu dengan seorang pemuda Rohingya yang terlantar dalam perjalanan kembali ke Yangon. Kami harus berhati-hati; warga asing dilarang bertemu warga Rohingya tanpa izin.

Dia telah terjebak di kamp penampungan bersama keluarganya selama tujuh tahun, setelah terusir dari rumahnya sendiri di Sittwe. Dia adalah satu dari 130.000 warga Rohingya yang terusir dari kampung mereka akibat pecahnya kekerasan pada tahun 2012.

Pemuda tersebut tidak dapat berkuliah atau bepergian keluar kamp tanpa izin. Sarannya bagi para pengungsi di Bangladesh yaitu jangan mengambil risiko untuk kembali, dan mengatakan bahwa kondisi mereka juga serba terbatas pada kamp-kamp yang dijaga.

Apa kata pemerintah?

Kami menghubungi juru bicara pemerintah Myanmar untuk meminta tanggapan terkait temuan kami di Rakhine, namun belum mendapat respons.

Secara resmi, pemerintah Myanmar berkomitmen untuk menerima kembali para pengungsi secara bertahap, dengan bekerja sama dengan Bangladesh.

Meski demikian, para menteri masih menyebut warga Rohingya sebagai Bengali, yang dikatakan tiba di Myanmar dalam gelombang imigrasi ilegal selama 70 tahun terakhir. Hanya ada sedikit bukti yang menguatkan peristiwa tersebut.

Hal ini mencerminkan kepercayaan yang meluas di Myanmar, yang menganggap mereka bukan warga Myanmar. Pemerintah juga telah menolak permintaan status kewarganegaraan dan kebebasan bergerak bagi warga Rohingya.

Pemerintah bersedia memberikan mereka Kartu Verifikasi Nasional, yang disebut sebagai langkah menuju status warga negara. Namun kebanyakan warga Rohingya menolak kartu-kartu tersebut karena mereka diharuskan mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Bengali.

Pada puncak kampanye militer melawan Rohingya awal September 2017 lalu, komandan angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa mereka mengurus apa yang disebutnya "masalah yang belum selesai" dari tahun 1942.

Ia merujuk pada pertempuran antara pasukan Jepang dan Inggris di Rakhine, di mana warga Rohingya dan warga Buddha di Rakhine mendukung pihak yang bersebrangan, seringkali saling membunuh, dan menyebabkan gerakan besar-besaran terusirnya warga sipil.

Sang komandan mengatakan bahwa warga Muslim telah membanjiri sisi utara negara bagian Rakhine yang kini berbatasan dengan Banglades.

Dua distrik di perbatasan, Maungdaw dan Buthidaung, di mana sebagian besar kampungnya dihancurkan sejak tahun 2017, merupakan satu-satunya wilayah Myanmar dengan mayoritas Muslim.

Sejak Rohingya meninggalkan umat Muslim yang tersisa, mungkin hanya 10% dari populasi awal, mereka kini kemungkinan menjadi kelompok minoritas.

Penolakan pemerintah untuk mengizinkan dilakukannya penyelidikan yang kredibel, untuk menawarkan kebebasan bergerak atau alur yang jelas untuk mendapat kewarganegaraan, akan menghalangi kembalinya sebagian besar pengungsi.

Hal itu akan membiarkan keseimbangan antara Muslim dan non-Muslim seperti apa adanya; mungkin "masalah yang belum selesai" itu kini selesai.