Apakah Salah Bila Penerima Beasiswa Pelat Merah Bersikap Kritis pada Pemerintah?
VICE Indonesia

1 week ago

Apakah Salah Bila Penerima Beasiswa Pelat Merah Bersikap Kritis pada Pemerintah?

Apakah bersikap kritis pada pemerintah, yang telah memberimu beasiswa, merupakan tindakan serupa pemeo "Menggigit tangan yang memberimu makan?"

Perdebatan inilah yang belakangan mencuat di media sosial berkat sepak terjang Veronica Koman.

Pekan lalu, aktivis sekaligus pengacara spesialis bidang hak asasi manusia, Veronica Koman, ditetapkan sebagai tersangka penghasutan dan penyebaran hoax oleh kepolisian . Dia dianggap bersalah karena rutin berbagi info—termasuk foto dan video—seputar konflik dan unjuk rasa di Papua dua pekan belakangan. Seri cuitan di Twitter itu dianggap aparat menyulut kerusuhan di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Keberadaannya di luar negeri terus dilacak oleh aparat yang sampai meminta bantuan Interpol. Veronica, mantan anggota Lembaga Bantuan Hukum Jakarta itu menjadi sosok musuh negara nomor satu saat ini. Media membelejati informasi pribadinya , sementara warganet berupaya mencari tahu kiprahnya selama ini.

Polisi kemudian menyatakan Veronica saat ini berada di luar negeri lantaran menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi hukum di tingkat S2 sejak 2017. Perkara beasiswa inilah yang pekan lalu sempat disinggung juga oleh beberapa pihak yang kontra pada sepak terjang Veronica.

Salah satu yang mengutuk sikap politik pengacara HAm itu adalah Fadjroel Rachman, Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Fadjroel yang dulu juga dikenal sebagai aktivis, menantang Veronica agar berani menghadapi dugaan pidana, sekaligus bertanggung jawab beasiswa yang dia terima dari negara.

Adapun sebagian netizen menganggap adalah hak Veronica untuk berpendapat apapun tentang pemerintah. Selain itu, justru menjadi tugasnya sebagai pengacara dan pegiat HAM menyuarakan persoalan Papua dari sudut pandang disiplin ilmunya.

Tak bisa dipungkiri, bagi masyarakat umum dan jurnalis, twit-twit Veronica adalah salah satu sumber informasi seputar Papua, khususnya setelah koneksi Internet di Bumi Cenderawasih sempat dibatasi oleh Kominfo. Sosok Veronica Koman juga salah satu yang paling awal mengabarkan tindakan diskriminatif pada mahasiswa di asrama Papua Surabaya—yang memicu unjuk rasa di Sorong, Jayapura, sampai Timika.

Debat mengenai beasiswa ini menarik. Karena sosok seperti Veronica, yang berbeda pilihan politik dengan sikap resmi pemerintah, tentunya tidak sedikit. VICE tertarik meminta pendapat dari beberapa orang untuk mendiskusikan topik sensitif ini; memangnya kalau menerima beasiswa dari negara otomatis kita tidak etis mengkritik pemerintah?

Indra Charismiadji, pengamat pendidikan dari lembaga Center for Education Regulations & Development Analysis (CERDAS), merasa tindakan Veronica selama ini agak kelewatan. Sebagai salah satu awardee beasiswa S2 pemerintah, Indra menilai Vero tidak boleh menjadi kacang yang lupa kulitnya.

"Sebagai kuasa hukum Vero bisa melakukan tindakan yang lebih strategis dan mulus, bukan ramai mencuit. Kalau seperti ini kan kesannya seperti pingin menyalahkan saja," ujar Indra saat dihubungi VICE. Indra merasa Vero mungkin lebih tepat untuk mengumpulkan bukti dan melaksanakan tuntutan pada mahkamah Internasional, bukan menggunakan twitter dan mengaduk perasaan masyarakat seputar konflik Papua.

"Kalau begini kan malah jadi buron. Seharusnya sebagai kaum terpelajar Vero belajar untuk meminimalisir masalah. Apalagi Papua secara hukum sudah menjadi bagian resmi Indonesia," imbuh Indra.

Beda dengan Indra, aktivis HAM dan gender Tunggal Pawestri mendukung keputusan Veronica menyuarakan isu yang dia percaya. Sikap berbeda garis politik dengan pemerintah justru sejalan dengan beasiswa yang dia terima.

"Kita dapat beasiswa kan karena prestasi dan komitmen membangun Indonesia. Jadi kalau [terima] beasiswa, tanggung jawab moral kita ya harusnya juga pada pembangunan. Dengan catatan pembangunan harus berkeadilan."

Tunggal menyebut kelompok penerima beasiswa adalah kaum privileged, sepantasnya membaktikan tenaga pada kelompok rentan, minoritas, serta kepada rasa keadilan di masyarakat, bukan pada pemerintah. Tunggal juga merasa selama ini pembangunan dan juga kebijakan yang dilaksanakan selalu Jawa-Sentris dan kurang merangkul opini orang Papua.

"Dulu pas zaman Soeharto saya juga dapat beasiswa Supersemar. Tapi kalau memang pemerintahannya fasis ya saya lawan. Tanggung jawabnya kita (penerima beasiswa) itu ke masyarakat. People voted for the government, people are the mandate giver. "

Selain itu Tunggal menilai bahwa cuitan Veronica selama ini tergolong wajar saja. Dia sebatas melakukan praktik jurnalisme warga lewat platform medsos. "[Cuitannya] laporan akan kejadian teraktual di Papua. Memang sudah sepantasnya rakyat mendapat informasi alternatif tidak hanya dari pihak pemerintah saja."

Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Thomas Benmetan, berpendapat bahwa kasus seperti ini bisa dipandang hitam putih semata kacang lupa pada kulitnya. Bukan berarti menerima beasiswa otomatis harus selalu sejalan dengan agenda pemerintah.

"Kita harus tetap obyektif dong. Kalau misalnya kita di sekolah kan tapi hanya menjadi pion atau PR pemerintah ya buat apa. Kita memang harus tetap kritis terhadap pemerintah, namun kita juga harus menempatkan kritik kita di tempat yang tepat."

Thomas mengatakan bahwa beasiswa itu bukan tiket untuk membeli opini orang, tapi tiket untuk mengantar orang menegakkan pembangunan berkeadilan.

Adapun bagi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid kriminalisasi yang dialami Veronica, harus dilihat sebagai ancaman serius bagi kebebasan berpendapat. Sebelumnya, aktivis Surya Anta—yang juga kerap bersuara membela aktivisme warga Papua—sudah ditahan memakai pasal makar .

Penetapan tersangka pada Veronica ini berpotensi membuat orang lain takut untuk berbicara atau memakai media sosial untuk mengungkap segala bentuk pelanggaran HAM. Termasuk isu ketidakadilan sosial dan rasisme yang hari-hari ini membuat Papua bergolak.