Paket Kebijakan Ekonomi VI, apa saja isinya?
Lokadata.id

4 years ago

Paket Kebijakan Ekonomi VI, apa saja isinya?

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) mengumumkan Paket Kebijakan jilid VI bersama Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (kanan), Kepala BKPM Franky Sibarani (kedua kiri) dan Kepala BPOM Roy Alexander Sparringa (kiri) mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11).

Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid VI, Kamis (5/11) sore. Paket Kebijakan ini mengatur tiga hal. Yakni, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyediaan air untuk masyarakat dan pemangkasan izin di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Paket Kebijakan ini bertujuan membuat dunia usaha semakin bergairah dan membuka lapangan kerja. "Dengan terus menerus akan diumumkan paket kebijakan ini akan membuat dunia usaha atau kesempatan orang bekerja makin baik di negeri kita," kata Pramono, seperti dikutip dari situs Setkab.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, sebagai lanjutan Paket Kebijakan ini, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), tentang Fasilitas Pajak dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

"Draf PP-nya sudah diparaf tadi di tempat saya, sudah dikirim ke Pram (Seskab) sore ini mudah-mudahanan akan segera diproses lebih lanjut," ujar Darmin di Kantor Presiden, seperti ditulis Bisnis.com.

Insentif untuk KEK merupakan turunan dari Undang-Undang No.39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Darmin menuturkan saat ini ada delapan KEK yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).

Dari 8 KEK, lanjutnya, baru KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung yang sudah beroperasi.

Pemerintah berharap dengan kebijakan insentif ini dapat memberi kepastian sekaligus bisa menarik penanam modal. Sehingga tercipta lapangan kerja dan memberikan penghasilan bagi para pekerja tiap di kawasan.

Rencana ini juga diharapkan mendorong pengembangan dan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki tiap kawasan. Aturan insentif ini diharapkan mendorong keterpaduan iklim investasi yang baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk Paket Kebijakan VI poin dua, Darmin menyatakan, pemerintah juga akan menerbitkan PP untuk memberi kepastian kepada dunia usaha yang sudah memiliki izin usaha di bidang pengusahaan air agar tetap bisa melanjutkan usahanya.

"PP ini, yang juga sudah siap untuk diterbitkan, menetapkan bahwa bagi perusahan yang sudah mendapat izin selama ini, tetap berlaku izinnya sampai habis atau kalau UU baru nanti mengatur lain," kata Darmin, di Kantor Presiden.

PP ini dikeluarkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 1974.

Sedangkan poin terakhir, pemerintah akan makin meringkas proses izin impor bahan baku obat. BPOM, kata dia, terus memperbaiki dan menyederhanakan perizinan sehingga menjadi 100 persen nirkertas dan online.

"Setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, dan menurut saya ini sudah optimum, karena dengan 100 persen paperless, proses impor bisa selesai kurang dari satu jam," ujar Darmin.