Silatnas, silat politik Partai Golkar
Lokadata.id

4 years ago

Silatnas, silat politik Partai Golkar

Putri Presiden Kedua RI Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (kanan) dan Siti Hediati Hariyadi menghadiri acara Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Jakarta (1/11/2015)

Dua kubu yang berseteru di partai Golkar, menyelenggarakan silaturahmi nasional (Silatnas), Minggu (1/11/2015), di kantor DPP Golkar. Inilah langkah yang disebut-sebut bakal menjadi awal bersatunya kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kubu Agung Laksono.

Dalam silatnas itu Ical dan Agung antara lain menyepakati: Golkar mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Agung, posisi Golkar adalah "loyal kritis". Maksudnya, Golkar loyal kepada pemerintah, namun tetap akan mengkritik jika ada hal-hal yang dirasa tidak benar, begitu menurut laporan Kompas.com.

Dalam mendukung pemerintah, Golkar tak berharap imbalan kursi menteri, setidaknya itulah yang diucapkan Agung. Toh saat ini dua kader Golkar sudah duduk di kabinet Jokowi, dalam posisi yang sangat penting. Keduanya adalah Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Golkar, di kursi Wakil Presiden, serta Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Luhut B Panjaitan, sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM.

Kesepakatan yang lain adalah melakukan Musyawarah Nasional (Munas) yang demokratis. Munas bersama inilah yang diharapkan melahirkan kepengurusan yang mengakomodasi kedua kubu. Dalam bahasa Agung, munas adalah cara terbaik untuk rekonsiliasi.

Tapi benarkah silatnas ini bisa menjadi akhir perseteruan kubu Ical-Agung? Hanya Tuhan dan kedua kubu yang bisa menjawab. Dalam praktiknya, kedua kubu punya hitungan yang berbeda dalam memaknai perdamaian. Sehingga silatnas ini lebih tepat dikatakan sebagai respon kedua kubu terhadap putusan Mahkamah Agung (MA).

Pada 20 Oktober lalu MA memutuskan, menguatkan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK Menkum HAM atas pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Kepengurusan yang sah menurut MA, adalah kepengurusan 2009-2015, hasil munas Riau. Di kepengurusan ini, Ical sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Idrur Marham, sedang Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum.

Apakah dengan putusan MA tersebut Ical dan Idrus otomatis sah memimpin Golkar saat ini? Belum tentu. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hanya mau menuruti putusan MA, yaitu mencabut SK kepengurusan Agung Laksono. Namun ia tidak mau membuat SK baru untuk mengesahkan kepengurusan Ical. Menurutnya, MA tidak memerintahkan hal itu.

Itu artinya, Golkar belum sepenuhnya berada di tangan Ical-Idrus. Golkar ibarat kembali ke posisi awal seperti sebelum Ical dan Agung berseteru. Namun Agung punya poin tambahan. Sebab dalam pengajuan calon kepala daerah dalam pilkada 9 Desember 2015, kepengurusan kubu Agung lah yang menandatangani surat pendaftaran. Sebab saat itu kubu Agung lah yang punya hak sesuai ketentuan KPU.

Dalam menetapkan calon kepala daerah, kubu Agung dan Ical memang berdamai. Keduanya menyodorkan para kadernya yang layak. Hasilnya 219 orang dari kedua kubu didaftarkan ikut pilkada.

Itulah sebabnya empat pesan konsolidasi yang disampaikan Ical dalam acara silatnas, tidak secara eksplisit menyebut akan adanya kepengurusan baru hasil rekonsiliasi antara kedua kubu. Yang ditekankan konsolidasi, menyatukan kepengurusan untuk memenangi pilkada 2015.

Pilkada serentak 2015 ini memang taruhan untuk menguji soliditas Golkar. Target Golkar adalah memenangi 59 persen dari 246 daerah yang diikuti. Pada pilkada periode 2009-2014, Golkar memenangi 54 persen dari daerah yang diikuti.

Kemenangan dalam pilkada punya arti penting bagi Golkar, sebab selama 50 tahun usianya, Golkar sesungguhnya tak pernah lepas dari kursi kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah.

Hasil pilkada nanti sebenarnya bisa menjadi potret sesungguhnya kekuatan kubu Ical dibanding Agung. Kubu mana yang kadernya lebih banyak memenangi pilkada? Dan ini akan menjadi petunjuk kubu siapa yang akan menjadi pimpinan Golkar ketika munas bersama jadi terlaksana.

Pertanyaan selanjutnya, benarkah kedua kubu benar-benar bisa berdamai lalu membuat munas gabungan untuk membuat pengurus baru? Tak seorang pun bisa memastikan. Sebab selama ini kedua kubu, selalu memainkan dua jurus: komunikasi politik dibangun untuk mencari kata perdamaian, namun jurus yang lain, yaitu upaya hukum, juga tetap dilanjutkan.

Di tengah upaya rekonsiliasi melalui silatnas, kubu Agung pun tengah menyiapkan Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan kasasi MA. PK bisa berlanjut atau tidak, sangat tergantung pada dinamika politik.

Banyak yang berharap konflik di tubuh Golkar segera berakhir. Masyarakat juga sudah bosan disuguhi perang opini dari dua kubu. Muak pula mendengar tudingan-tudingan tak beralasan yang menyebut ada pihak luar menginginkan Golkar pecah.

Seharusnya Golkar bisa menunjukkan kedewasaannya, bahwa partai yang lolos dari lubang jarum pascareformasi ini, tak bisa dipecah belah oleh kekuatan di luar partai.

Apapun, perseteruan Golkar ini sedikit banyak telah memengaruhi kinerja Fraksi Golkar di DPR, juga DPRD. Padahal kinerja optimal legislatif lah yang diharapkan masyarakat menyuarakan aspirasi mereka, bukannya sibuk dengan agenda internal partai belaka.

Berlarut-larutnya perseteruan internal partai Golkar ini sesungguhnya tak hanya merugikan partai Golkar semata. Tapi juga masyarakat.