DPR: Pembahasan RUU KKS Harus Mendalam karena Masalah Siber Sangat Kompleks
iNews.id

17 weeks ago

DPR: Pembahasan RUU KKS Harus Mendalam karena Masalah Siber Sangat Kompleks

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sampai saat ini masih dalam pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty menuturkan, permasalahan yang terkait dengan ancaman siber sangatlah kompleks, sehingga pembahasannya pun harus mendalam.

“Kita semuanya setuju pasti, bahwa Undang-Undang Siber sangat dibutuhkan. Apalagi melihat dinamika saat ini bahwa ancaman siber bukan merupakan masalah yang kecil, tetapi masalah besar yang harus difokuskan oleh pemerintah kita ke depan,” ujar Evita di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (13/8/2019).

Dia mengatakan, ancaman perang ke depan tidak lagi sebatas perang tradisional atau konvensional, tapi ancaman perang siber yang dapat dilancarkan oleh pihak musuh kapan pun mereka mau.

“Ini harus jadi perhatian bagi pemerintah kita. Lihat sejarahnya aja, 2007-2008 ketika Estonia, Georgia itu diserang dengan cyber war oleh Rusia, mereka sudah tidak bisa apa-apa, mereka lumpuh. Nah, ancaman itu bukan enggak mungkin akan terjadi di negara kita, bahwa ancaman itu ada di depan mata kita yang harus menjadi perhatian kita,” tuturnya.

Karena itu, pembahasan RUU KKS menurut dia tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Butuh kajian mendalam terkait substansi dalam RUU itu.

“Saya berharap Undang-Undang Siber, siber itu kan keamanan dan ketahanan siber itu kan cakupannya luas, saya berharap Undang-Undang Siber ini, keamanan dan ketahanan siber ini menjadi payung hukum dari semua aspek yang berhubungan dengan siber di Indonesia,” ucapnya.

Evita mengungkapkan, semua kegiatan siber Indonesia, baik itu di BIN (Badan Intelijen Negara), TNI, Kejaksaan, Imigrasi, Kominfo, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) nanti mengacu pada UU tersebut.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber & Komunikasi CISSReC, Pratama Persadha mengatakan, masih banyak terjadi konflik kepentingan antara BSSN dan institusi-institusi lain yang selama ini sudah berkecimpung dalam bidang siber. Salah satunya Badan Intelijen Negara, Kominfo, Polri hingga Kejaksaan.

“Saya sangat setuju kita perlu memiliki undang-undang yang bisa mengatur masalah siber di Indonesia ini. Kenapa? Karena di Indonesia ini belum ada satu pun undang-undang yang mengatur,” kata dia.

Menurut Pratama, perlu ada aturan siapa yang harus membuat infrastruktur siber yang tangguh di instansi pemerintah, hal seperti itu harus masuk dalam UU KKS.

“Kemudian menghadirkan wilayah siber yang aman. Kita ini sekarang merasa bahwa internet itu lebih banyak mudhorotnya daripada lmanfaatnya. Kenapa? Karena ternyata kita mau membuat apa pun di internet itu bisa, jadi kalau saya bilang internet 95 persen mudarat dan hanya 5 persen manfaatnya,” ujarnya.