KPK Umumkan 4 Tersangka Baru Korupsi E-KTP
Beritasatu.com

17 weeks ago

KPK Umumkan 4 Tersangka Baru Korupsi E-KTP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Keempat orang yang menyandang status tersangka megakorupsi itu, yakni Anggota DPR dari Fraksi Hanura periode 2014-2019, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sekaligus PNS BPPT, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Penetapan keempat orang ini sebagai tersangka merupakan pengembangan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terkait korupsi e-KTP sebelumnya.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Keempat orang tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam korupsi proyek e-KTP. Atas perbuatannya, empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dipaparkan Saut, Sebelumnya KPK telah menangani sebelas orang dalam korupsi e-KTP maupun perkara terkait yakni obstruction of justice dan kesaksian palsu. Dalam perkara pokok korupsi e-KTP, KPK telah memproses delapan orang tersangka. Tujuh diantaranya telah divonis bersalah di pengadilan tipikor dan satu orang sedang proses persidangan, yang terdiri dari tiga kluster yaitu unsur politisi, pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan Swasta.

Mereka dari kluster politisi adalah Setyo Novanto, Mantan Ketua DPR RI 2014-2019; Markus Nari, mantan anggota DPR RI yang sedang dalam proses persidangan. Kemudian pejabat Kemdagri ialah Irman, Plt. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri; Sugiharto, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri.

Sementara dari unsur swasta Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadra Solution; pihak Swasta Andi Agustinus; pihak swasta Made Oka Masagung; dan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Selain itu, dalam penanganan perkara ini, KPK juga menemukan adanya upaya menghalang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu sehingga memproses empat orang dari unsur: 2 orang anggota DPR-RI yakni Markus Nari dan Miryam S Hariani, Advokat Frederick Yunadi dan dokter Bimanesh Sutardjo.

Saut memastikan, kasus Korupsi e-KTP merupakan salah satu perkara yang menjadi prioritas KPK lantaran menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, yaknk mencapai Rp 2,3 triliun. Berdasarkan perhitungan BPKP, kerugian keuangan negara tersebut dihitung dari pembayaran lebih mahal dibandingkan dengan harga wajar atau harga riil barang- barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, yakni selisih dari total Pembayaran kepada konsorsium PNRI sebesar Rp 4,92 triliun.

Padahal, harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek e-KTP hanya sekitar Rp 2,6 triliun.

"KPK menangani kasus KTP Elektronik ini secara cermat dan berkesinambungan, mulai dari penetapan tersangka pertama untuk Sugiharto pada April 2014 Dan Irman pada September 2016, dan persidangan perdana untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada Maret 2017," kata Saut.

Semua proses tersebut, lanjut Saut, memang membutuhkan waktu yang panjang karena KPK harus melakukan penanganan perkara dengan sangat hati-hati dan bukti yang kuat. Saut memastikan, pengusutan kasus ini akan terus berjalan dan menjerat pihak lain yang terlibat maupun turut kecipratan aliran uang haram dari korupsi e-KTP.

"KPK bertekad untuk terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini dan juga mendapatkan aliran dana," tegasnya.

Hal ini lantaran selain merugikan keuangan negara, korupsi e-KTP juga merugikan dan berdampak secara luas bagi masyarakat, salah satunya menyangkut pendataan kependudukan yang benar. Menurutnya, pendataan penduduk ini akan sangat berpengaruh pada kesuksesan penyelenggaran pemilu, terutama agar hak-hak masyarakat untuk memberikan suara tidak hilang atau disalahgunakan akibat data-data yang tidak benar, bahkan data kependudukan yang benar juga sangat dibutuhkan untuk pemberian bantuan pada masyarakat agar tepat sasaran.

"Akibat perbuatan para pelaku korupsi ini, terdapat ancaman dan resiko terhadap keamanan data kependudukan hingga kedaulatan dalam mengelola dan melindungi data warga negara," katanya.

Untuk itu, KPK berharap semua pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus korupsi E-KTP ini, terutama bagi Pemerintah dan DPR, agar memastikan keterbukaan dan perbaikan pembahasan anggaran negara yang lebih teliti sehingga kasus korupsi anggaran seperti dalam kasus serupa tidak lagi terulang.

"Dan yang terutama, agar semua pihak agar tidak meminta dan menolak sejak awal jika ada pemberian uang terkait pelaksanaan tugasnya," katanya.

Sumber: Suara Pembaruan