Dulu Tersangka Keterangan Palsu, Miryam Haryani Kini Terjerat Korupsi E-KTP
iNews.id

1 week ago

Dulu Tersangka Keterangan Palsu, Miryam Haryani Kini Terjerat Korupsi E-KTP

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR 2014-2019 dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani (MSH) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Miryam sebelumnya telah ditetapkan tersangka pemberi keterangan palsu terkait penyelidikan e-KTP.

Selain Miryam, KPK juga menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini. Mereka yakni mantan Direktur Utama Perum Peruri sekaligus ketua konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi (HSF) dan Direktur Utama PT Sandipala Arthapura Paulus Tannos (PLS).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, penetapan empat tersangka dilakukan berdasarkan pengembangan perkara yang dilakukan KPK. Masing-masing tersangka memiliki peran tersendiri dalam kasus ini.

Untuk Miryam Haryani, KPK menemukan pada Mei 2011 setelah rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Kemendagri dilakukan, Miryam meminta USD100.000 kepada Irman, saat itu dirjen dukcapil Kemendagri, untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah.

”Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan melalui perwakilan MSH,” kata Saut dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Dia menjelaskan, tersangka MSH juga meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman yang menangani e-KTP. Permintaan uang tersebut dia atasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses.

”Sepanjang tahun 2011-2012, MSH diduga juga menerima beberapa kali dari Irman dan Sugiharto,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Saut menerangkan sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, Miryam diduga diperkaya USD1,2 juta terkait proyek e-KTP ini.

Saut menjelaskan, empat tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.