Polda Jatim Bongkar Industri Pengolahan Merkuri Ilegal di Sidoarjo, 5 Ditangkap
iNews.id

1 week ago

Polda Jatim Bongkar Industri Pengolahan Merkuri Ilegal di Sidoarjo, 5 Ditangkap

SURABAYA, iNews.id – Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mengerebek industri pengolahan bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis merkuri (air raksa) di Sidoarjo. Merkuri itu diduga diproduksi ilegal dan dijual bebas kepada pemesan.

Dalam pengunkapan kasus tersebut, lima orang diamankan. Identitas mereka yakni bernisial AW (41), AB (49), AH (35), AS (50) dan MR (35). Kelimanya diduga terlibat dalam penjualan. Selain menangkap kelima terduga pelaku, polisi juga menyita 200 kg merkuri siap jual.

“Para tersangka kami tangkap di tempat yang berbeda. Tersangka AW kami amankan di rumahnya daerah Sidoarjo. Di rumah tersebut, kami juga temukan pengemasan merkuri tanpa izin,” ujar Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, Selasa (13/8/2019).

Dia menjelaskan, kasus penjualan merkuri ini terbongkar setelah polisi mendapati adanya kegiatan pengemasan air raksa oleh tersangka AW pada Sabtu (6/8/2019). Setelah diselidiki, ternyata aktivitas tersebut ternyata tidak berizin.

“Dari tersangka AW ini kami mengorek informasi asal merkuri. Dari sana kami menangkap tersangka AB di sebuah hotel di Surabaya. Nah, di hotel ini AB menjual merkuri ke wilayah Jatim. Setelah itu, petugas memeriksa tersangka AB untuk mengungkap di mana pengolahannya,” kata Yusep.

Berbekal pengakuan AB, polisi mengecek lokasi pengolahan batu cinnabar (bahan baku merkuri). Hasilnya, ditemukan kegiatan pengoIahan dan pemurnian batu cinnabar yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Dari situ kami mengamankan AH, produsennya. Tak hanya itu, dua orang pembeli juga turut ditangkap. Mereka yakni AS dan MR. Merkuri ini dijual via online, di mana untuk ukuran 1 kg seharga Rp1,5 juta,” ujarnya.

Atas kasus ini, kelima tersangka dijerat Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mereka juga disangkakan dengan Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp10 miliar.