Kasus Impor Bawang Putih, Mentan Copot Seluruh Eselon II-IV Ditjen Hortikultura
iNews.id

1 week ago

Kasus Impor Bawang Putih, Mentan Copot Seluruh Eselon II-IV Ditjen Hortikultura

JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas terkait kasus impor bawang putih. Ini merespons penggeledahan Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura Kementan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektur Jenderal Kementan, Justan Siahaan mengatakan, Mentan mencopot seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di Ditjen Hortikultura terkait kasus impor bawang putih. Ditjen itu memang berwenang melakukan verifikasi wajib tanam bawang putih sebagai syarat impor.

"Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” kata dia di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (13/8/2019 ).

Justan memastikan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang. Dengan begitu, publik bisa melihat masalah ini dengan jelas.

Justan mengakui tindakan pencopotan diambil saat belum diketahui adanya keterlibatan pejabat Kementan. Namun, Mentan merasa perlu segera mengambil tindakan tersebut sebagai komitmen anti korupsi.

“Sejak awal Kementan telah kerja sama dengan KPK, dan secara khusus 3 personil KPK ditempatkan di Kementan untuk pencegahan korupsi," kata dia.

Menurut Justan, pegawai di Ditjen Hortikultura sebenarnya sudah berani melaporkan gratifikasi ke KPK. Selain itu, mereka juga sudah memasukkan 72 importir bawang yang nakal ke dalam daftar hitam ( blacklist ).

Langkah tegas Mentan, kata dia, untuk menjaga marwah Kementan yang sudah dua kali memperoleh penghargaan anti gratifikasi pada 2017 dan 2018. Selain itu, Mentan juga tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik lembaga yang dipimpinnya.

Justan mengungkapkan, sejauh ini Mentan setidaknya sudah memecat 145 orang karena dinilai bermasalah. Sementara total pegawai yang didemosi dan mutasi mencapai 1.432 orang.

“Ini adalah tanggung jawab moril kami, para eselon I sebagai pimpinan tinggi kementerian, dan tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. Ini adalah langkah antisipasi saja," ucap dia