Infografik: MPR jadi sasaran negosiasi
Beritagar.id

1 week ago

Infografik: MPR jadi sasaran negosiasi

Pekerjaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dilihat rakyat Indonesia dua bulan lagi, Oktober 2019, adalah melantik Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

Tentu tugas dan kewenangan MPR bukan hanya itu. Lembaga tinggi negara itu berwenang memberhentikan presiden dan wapres, atas usulan DPR yang merujuk putusan Mahkamah Konstitusi.

Negosiasi

Saat ini kursi kepemimpinan MPR sedang menjadi bahan tawar menawar antarpartai. Cukup delapan kursi — seorang ketua plus tujuh wakil ketua — ataukah ditambah.

Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDI Perjuangan, mewacanakan komposisi yang mengakomodasi kepentingan partai di luar koalisi Jokowi. Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan sepuluh kursi. Artinya Partai Gerindra-nya Prabowo Subianto pun akan terangkut.

"Kalau disepakati bersama, why not ? " kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Lima, delapan, lalu sepuluh kursi

Delapan ketua-waket MPR sekarang ini adalah hasil kompromi politik melalui revisi UU MD3* (2018).

Sebelumnya, pada 2014, komposisi pemimpin MPR cuma berisi lima kursi. UU pra-revisi pula, yang digerakkan 51,9 persen koalisi oposisi di DPR, yang menjadikan partai pemenang Pemilu 2014, yakni PDIP, tak otomatis mengetuai parlemen.

Kemudian pergeseran politik, yang menjadikan beberapa partai oposisi melunak, merevisi UU MD3 sehingga paket pemimpin MPR berisi delapan kursi.

Ada tambahan tiga kursi, yakni jatah PDIP (Ahmad Basarah), Gerindra (Ahmad Muzani), dan Partai Kebangkitan Bangsa (Muhaimin Iskandar).

Untuk DPR 2019-2024, aturan main hasil revisi adalah partai pemenang pemilu pasti memimpin parlemen. Maka orang PDIP akan menjadi speaker of house of representative .

Untuk pemimpin MPR, Mega menginginkan paket dengan pemilihan secara aklamasi – bukan voting .

*) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

]]>