Ingar-bingar pemilihan kepala desa
Beritagar.id

14 weeks ago

Ingar-bingar pemilihan kepala desa

Sepiring mangkok soto ayam tersebut tak bertahan lama di hadapan Kasno. Pria berusia sekira setengah abad itu cukup lahap menyantap makanan di depannya. Sesekali, ia ungkapkan pengalamannya yang baru saja terjadi kepada kami.

"Kerjaan dia sudah enak. Sehari paling tidak dua kali narik , sekali jalan Rp60.000," ucap Kusno, yang berprofesi sebagai sopir truk pasir, Sabtu (29/6/2019). Kata "dia" yang dimaksud Kusno, tak lain adalah sang kernet atau kenek, Darso.

Nama terakhir ini baru saja dipecat. Musababnya, mereka beda pilihan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Kuniran, Sine, Ngawi, Jawa Timur yang berlangsung Sabtu tiga pekan lalu.

"Beda pilihan enggak masalah. Tapi jangan diomongin ke orang lain. Kesannya mengajak orang lain," ucap Kusno dengan bahasa Jawa kental di sebuah warung sederhana yang hanya berjarak selemparan batu dengan Tempat Pemungutan Suara Desa Kuniran.

Mungkin, bagi sebagian dari Anda, hilangnya pekerjaan Darso tadi disebabkan masalah yang sepele. Namun, memang demikianlah kondisi pesta demokrasi di akar rumput: lebih panas, emosional, dan terkadang tak masuk di akal masyarakat urban.

Terlebih, pilihannya hanya ada dua calon, seperti yang terjadi di Desa Kuniran. Sang petahana, Heri Sugianto bersaing melawan Joko Sukendro. Kasno memilih Joko, sedangkan Darso memantapkan diri ke Heri.

Kedua calon tersebut berusaha memperebutkan lebih dari 3.000 pemilik suara Desa Kuniran dengan cara-cara yang jarang ditemui dalam ajang pesta demokrasi tingkat atas, macam pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden.

"Pilkades di sini jauh lebih ramai (panas) dibanding pilpres kemarin. Sebelum lebaran kondisi seperti ini terjadi," ucap Karyadi, salah seorang warga Desa Kuniran, kepada Beritagar.id , malam sebelum hari pemilihan.

Kami mencoba menelusuri kebenaran ucapan Karyadi.

Jarum jam belum menyentuh pukul 21.00. Sepanjang mata memandang, tiap gang di desa selalu terlihat minimal dua orang berjaga-jaga. Bahkan, di salah satu jalan yang kami lalui, tiga orang setempat merobohkan tiang untuk mengalangi jalan dan menanyakan tiap orang asing yang bakal lewat.

"Mau ke mana?" tanya salah satu kepada kami. Setelah kami menjelaskan maksud dan tujuan, mereka lantas memperbolehkan lewat. Sekadar catatan, pewarta foto Beritagar.id yang keliling bersama saya, sejatinya warga Desa Kuniran.

Waktu pun menggelinding perlahan. Dinginnya Desa Kuniran, yang saya prediksi di bawah 20 drajat celcius, tak membuat warga memilih meninggalkan penjagaannya untuk kembali ke rumah.

Warga justru lebih bersiap, penjagaan diperketat. Mereka membuat api unggun ala kadarnya untuk menghangatkan malam dingin di setiap gang dan persimpangan kampung. Pun, mereka juga siaga di beberapa titik sawah hingga kebun bambu yang dianggap rawan.

Suasana Desa Kuniran, Ngawi, Jawa Timur pada hari pencoblosan pilkades, Sabtu (29/6/2019).

Semua itu dilakukan demi mencegah orang asing atau simpatisan lawan berkeliaran di basis-basis suara sang calon. "Saya jaga di sawah sana sampai subuh," ucap Haryono, warga Desa Kuniran lainnya, sambil menunjuk sebuah arah.

Pengawasan ketat tersebut, tak lepas dari kebiasaan beberapa oknum warga desa yang menjadikan pilkades sebagai arena untuk berjudi. Para operator atau pun bandar judi ini, biasa disebut botoh, alias penjudi.

" Jagain botoh agar tidak (beraksi) membeli suara warga," ucap Haryono. Kami sempat mengikuti warga desa mengepung sebuah rumah pada Sabtu (29/6) dini hari. Rumah tersebut, ditengarai warga, sebagai salah satu tempat botoh tinggal.

Dan, hingga matahari terbit, pemilik rumah tak jua keluar.

Pada Sabtu pagi, penjagaan tak dikendurkan. Para calon mengerahkan segala upaya untuk menjaga suara mereka. Caranya, dengan menyiapkan transportasi pengangkut massal di tiap-tiap titik desa, entah truk, mobil bak terbuka mau pun sepeda motor.

Kedua calon mengakui hal ini. Baik Heri maupun Joko mengatakan, cara tersebut mereka lakukan agar tak ada pihak lain yang membeli suara kala pemilik suara jalan dari rumah menuju lokasi TPS.

"Ya biar mereka tak diganggu saat jalan menuju lokasi pemungutan suara. Ini cara yang biasa, sudah dilakukan dari dulu-dulu," ucap Heri.

Memanasnya kondisi pada masa pilkades ini, menurut Joko, tak lepas dari faktor kedekatan antara pemimpin dengan warganya. Beda dengan kepala daerah atau presiden, warga desa tak langsung terdampak dengan kebijakannya.

Sedangkan semua keputusan kepala desa, akan langsung berdampak pada warga. Inilah yang membuat Pilkades selalu panas dari waktu ke waktu.

"Setiap kebijakan yang kita ambil, kan langsung berdampak kepada masyarakat. Itulah saya kira penyebabnya," ucap Joko. Namun Joko menggarisbawahi, pilkades tahun ini jauh lebih kondusif ketimbang waktu-waktu sebelumnya.

"Tidak ada aksi kekerasan sekarang ini, alhamdulillah. Dulu, mungkin ada," ucap Joko.

Pun, Joko mengatakan, pada pilkades kali ini, ia meyakini para penjudi yang biasanya berkeliaran, tak lagi banyak seperti saat lalu. Pasalnya, penyelenggaraan pesta demokrasi akar rumput kali ini dilakukan serentak.

"Karena semua dilakukan serentak, jadi para botoh-botoh itu susah beraksi," kata Joko. Meski demikian, ia tak memungkiri bahwa masih ada botoh. "Itulah kenapa kita melakukan penjagaan di sejumlah tempat."

Alasan kerja sosial

Hari itu, Desa Kuniran tengah menjalankan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana yang diturunkan dalam Permendagri No. 112/2014 soal pilkades yang diubah menjadi Permendagri No. 65/2017.

Beleid terakhir ini mengharuskan pilkades dilakukan serentak di sejumlah provinsi di Indonesia. Desa Kuniran adalah satu dari 179 desa di Ngawi, Jawa Timur, yang melaksanakan pilkades serentak Sabtu tiga pekan lalu.

Pemilihan kepala daerah seretntak di Jawa Timur

Sedangkan desa di kabupaten lainnya di Jawa Timur, belum tentu melakukan pilkades pada Sabtu tiga pekan lalu. Misalnya, Kabupaten Malang, dilaksanakan sehari setelahnya. Atau, Kabupaten Banyuwangi, 9 Oktober mendatang.

Sebenarnya, menjadi kepala desa tak terlalu menguntungkan. Hal itulah yang dikatakan oleh Heri, sebagai incumbent , dan Joko pemenang Pilkades Kuniran kali ini.

Heri misalnya mengatakan, selama dua kali menjabat, alias 12 tahun, dia belum memiliki rumah hingga saat ini. "Kades kan kerjaannya tidak hanya membuat kebijakan. Tapi juga menampung keluhan warganya. Banyak kebutuhan mendadak dari situ," kata Heri.

Sedangkan menurut Joko, penghasilan kepala desa tak banyak-banyak amat. Misalnya, gaji Kepala Desa Kuniran, tak sampai Rp2 juta--dengan sumber APBDesa yang dialokasikan dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Selain itu, Kepala Desa juga memiliki fasilitas lain, yaitu hak untuk mengelola tanah milik desa, biasa disebut tanah bengkok. "Luasnya di Desa Kuniran itu 5 hektare. Lumayan untuk pemasukkan. Tapi sebenarnya juga tidak seberapa," ucap Joko.

Jika melihat penjabaran itu, kalimat terakhir Joko bisa jadi benar. Pasalnya, untuk pentas Pilkades ini, dia harus merogoh kocek hingga ratusan juta. Lantas, bagaimana cara dia "balik modalnya"?

"Saya hanya ingin bekerja untuk warga desa saja," ucap mantan muhidin Desa Kuniran itu. Istilah lainnya, kerja sosial. "Saya ikhlas kalau untuk desa."

Menurut Sosiolog asal Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Arie Sujito, sebenarnya posisi kades kini sudah mengalami pergeseran dibanding beberapa waktu lalu. Saat ini, posisi kades lebih strategis.

Salah satu di antaranya adalah mengenai pemanfaatan tanah. Mungkin, di Desa Kuniran, yang sebagian besar masyarakatnya bercocok tanam, daerah tersebut tak terlalu menguntungkan.

Namun, beda halnya jika daerah tersebut letaknya dekat dengan kota, alias sub-urban. "Daerah-daerah yang dibangun pabrik, jelas menguntungkan. Namun, yang di pelosok, tugas kades memang semacam kerelaan saja," ucap Arie kepada Beritagar.id via saluran telepon, Selasa (9/7) kemarin.

Hal inilah, yang dikatakan Arie, membuat persaingan pilkades kerap panas. Meski demikian, menurut Arie, tak semua pilkades berlangsung panas. Di Desa Kuniran, ia mengatakan, kondisi tersebut lazim terjadi.

Lain halnya jika Pilkades di daerah sub-urban. "Pasti akan lebih panas dan keras," ucapnya. Pertanyaannya, jika kondisi Desa Kuniran disebut Arie biasa saja, lantas bagaimana dengan pemilihan-pemilihan di desa sub-urban?

Maka, tak salah bila mengatakan, pelaksanaan demokrasi di akar rumput lebih panas dibanding tingkat kabupaten, provinsi, atau bahkan nasional sekali pun.

Anggaran dana desa di Jawa Timur 2017-2019

]]>